Regulasi Nasional

Regulasi Nasional

75 persen Kawasan Hutan Jawa Madura Telah Ditetapkan

Menuntaskan tata batas dan penetapan kawasan hutan membantu pemerintah mempertahankan keberadaan hutan negara dengan memastikan letak, luas dan legitimasi kawasan hutan. Photo @CIFOR.

Yogyakarta (22 Juli 2014)_ Sampai pertengahan tahun 2014 ini, sebanyak 83 kawasan hutan di wilayah Jawa dan Madura telah berhasil ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.  Jumlah tersebut mencakup 75% dari 134 kawasan hutan...

Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 021-5705099, 5730118-9 Faximile 5710484
 



SIARAN PERS
Nomor : S. 448 /PHM-1/2014

Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan...

Karya Litbang Kehutanan Masuk Dalam 19 Karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa 2014

SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 021-5705099, 5730118-9 Faximile 5710484
 



SIARAN PERS
Nomor : S. 447 /PHM-1/2014

Karya Litbang Kehutanan Masuk Dalam...

Workshop Presidium DKN ” Penataan Kawasan Hutan Bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional”

SIARAN PERS

Workshop Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN)

"PENATAAN KAWASAN HUTAN BAGI KEBANGKITAN KEHUTANAN NASIONAL"

Yogyakarta, 17 - 18 Juli 2013

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) akan menyelenggarakan workshop Penataan Kawasan Hutan Bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional. Kegiatan...

Progress dan Kendala Pengelolaan HKI Badan Litbang Kehutanan

Progress dan Kendala Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Badan Litbang Kehutanan merupakan topik yang diangkat dalam Dialog 2 Mingguan Kementerian Kehutanan bersama media massa nasional di Ruang Rapat Utama, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (07/7).

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

Berikut disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.4/VI- BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Download File

Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9597

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam

Berikut disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam.

Download File

Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9596

Surat Edaran Menteri Kehutanan tentang Penundaan Proses Perizinan di Bidang Kehutanan

Berikut disampaikan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE-1/Menhut-II/2014 tentang Penundaan Proses Perizinan di Bidang Kehutanan.

Download File

 

Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9594

Pakar: Kestabilan pemerintahan, ujung kerangka dagang mewujudkan ekonomi hijau Asia

Jakarta, Indonesia – Meski ada upaya preventif, peraturan dan kebijakan yang kompleks terkait sumber daya hutan di Asia, namun kerap dilemahkan oleh aktivitas-aktivitas ilegal dan korup yang memperlambat upaya-upaya pengembangan suatu ekonomi yang...

Perubahan Iklim Timbulkan Beban Ganda bagi Perempuan

Perubahan iklim berpengaruh pada kondisi perempuan untuk berperan ganda membantu keluarga mendapatkan penghasilan tambahan meski dengan upah yang relatif kecil.

Yogyakarta (8 Juli 2014)_Perubahan iklim mempengaruhi produktivitas tanaman pertanian sehingga berdampak menurunkan pendapatan keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan berperan ganda untuk membantu keluarga mendapatkan penghasilan tambahan dengan upah yang relatif kecil.

Pembangunan KPH Lingkup Regional Sumatera

Berikut disampaikan daftar Surat Keputusan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Lingkup Regional Sumatera dan daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) model di regional Sumatera s.d. Juni 2014.

Daftar KPH lingkup Regional Sumatera:

Sebuah laporan menemukan celah pengamanan perdagangan kayu

Sistem internasional untuk mengontrol perdagangan kayu harus bekerja lebih erat jika ingin membendung gelombang kayu ilegal, demikian menurut sebuah laporan. Photo @CIFOR

BOGOR, Indonesia — Kayu yang ditebang secara ilegal di Afrika, Asia dan Amerika Latin tetap dijual di pasar dunia, meski ada upaya internasional membatasi perdagangan tersebut. Sistem internasional yang dimaksudkan untuk...