1.jpg

Masyarakat adat membuat daftar hal yang “boleh” dan “tidak boleh” dilakukan dalam skema konservasi hutan

Hak atas tanah adat di Zambia diakui lewat kekuasaan ketua adat untuk membuat keputusan pengalihan tanah. Foto oleh Jeff Walker/CIFOR

BOGOR, Indonesia (25 Januari, 2012)_Kelompok masyarakat dan masyarakat adat telah membuat daftar keinginan menggambarkan secara detil bagaimana skema yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan seharusnya diberlakukan terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Rekomendasi ini dirumuskan dalam sebuah pertemuan yang bersamaan dengan perundingan iklim PBB di Durban baru-baru ini, dan dibuat pada saat yang tepat ketika dukungan safeguard sosial dalam teks REDD+ disahkan dalam perundingan tersebut.

 

“Pesan utama dari perdebatan ini adalah penolakan terhadap kebijakan top-down yang menghancurkan tata kelola dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat,” kata Simone Lovera, Direktur Eksekutif di Global Forest Coalition, sebuah jejaring di seluruh dunia yang terdiri lebih dari 50 LSM dan organisasi masyarakat adat.

“Hal ini khususnya terkait skema imbal jasa lingkungan yang saat ini sedang dipertimbangkan menjadi bagian dari REDD – karena skema ini dipandang tidak memberi dukungan positif, tetapi justru dituding telah menghancurkan tata kelola dan sistem nilai masyarakat adat karena adanya anggapan bahwa hutan harus dilestarikan hanya jika anda dibayar untuk itu.”

Mengurangi emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan (REDD) adalah upaya menciptakan nilai finansial untuk karbon yang tersimpan di hutan, sekaligus menawarkan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan menanamkan modal di jalur rendah karbon menuju pembangunan berkelanjutan.

Sementara dukungan kelompok pelestari lingkungan dan lembaga internasional terhadap skema tersebut semakin menguat, namun kelompok gerakan sosial justru berpendapat skema ini adalah cara negara-negara kaya menghindari pengurangan emisinya sendiri dengan cara membayar negara-negara miskin untuk mempertahankan hutan hujan tropisnya.

Pada COP 17, sub komite UNFCCC bidang sains SBSTA mengusulkan teks yang “sangat lemah” tentang safeguard untuk melindungi masyarakat lokal dan masyarakat adat serta keanekaragaman hayati, kata peneliti CIFOR Louis Verchot. Teks awal yang semula mensyaratkan secara ketat pengumpulan data dan pengukuran dampak REDD+ kemudian diperlunak menjadi hanya memastikan para pengembang melaporkan bagaimana mereka melaksanakan ukuran-ukuran safeguard.

Hal ini memang meringankan beban negara-negara berkembang untuk memenuhi standar safeguard, “namun tetap perlu memastikan ini tidak membahayakan keberadaan masyarakat lokal”, kata Verchot.

Daftar keinginan yang diajukan menyangkut isu-isu kepemilikan lahan yang masih berlangsung, gugatan palsu dan menyesatkan yang menghapus hak-hak masyarakat, pemberdayaan dan keprihatinan soal jender. Beberapa keluarannya dijabarkan di bawah ini.

Mengakui dan mendukung secara efektif hak-hak tanah adat

Ketidakpastian hak atas lahan adalah faktor yang banyak menyebabkan deforestasi dan konflik di banyak negara berkembang. Dalam pidatonya tahun lalu, Kuntoro Mangkusubroto, ketua satuan tugas kepresidenan untuk REDD+ di Indonesia, menceritakan tentang masalah kepemilikan lahan yang masih dihadapi masyarakat adat di Propinsi Riau, Sumatera.

Masyarakat Pangean dan sebuah kelompok perkebunan sawit terlibat konflik atas lahan seluas 583 hektar sejak tahun 1999, dan proses mediasi masih terus berlangsung,” jelas Mangkusubroto dalam sambutannya pada acara International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise.

Sejak tahun 1986, wilayah tersebut telah mengalami tidak kurang dari 65 re-alokasi lahan, seringkali dengan mengusir dan meminggirkan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk penghidupannya. Walaupun hak masyarakat atas tanah adat semakin diakui melalui proses pemetaan partisipatif berbasis komunitas, menyelesaikan masalah kepemilikan lahan yang kompleks ini menjadi sangat penting jika Indonesia akan mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan rakyatnya.

Jangan meyakinkan masyarakat untuk menandatangani perjanjian Imbal Jasa Lingkungan yang palsu dan tidak adil sebagai bagian dari skema REDD+

Pada sebuah studi terbaru tentang 10 tipe proyek REDD terburuk sepanjang sejarah, seorang ketua adat mengalami tindak kriminal karena membela rakyat dan wilayah kekuasaannya dari seorang preman karbon yang menipu sekelompok masyarakat di hutan Amazon wilayah Peru agar menandatangani kontrak REDD. Ditulis dalam bahasa Inggris, kontrak tersebut memberikan hak penuh bagi pedagang karbon untuk mengendalikan lahan masyarakat Matses, cara hidup mereka, kepemilikan intelektual, hutan dan karbon dan mengancam akan menuntut siapapun yang mengadukan penipuan ini.

“Itulah sebabnya banyak masyarakat adat menggunakan istilah ‘kelangsungan’, yang terlihat sebagai istilah yang kuat, tetapi memang beberapa kelompok masyarakat (adat) menghadapi kepunahan kultural karena adanya skema komersial yang baru ini, bahkan walaupun hal tersebut tidak mengancam kehidupannya secara langsung,” kata Lovera.

Dukung kampanye melawan proyek-proyek hutabn yang merusak

Menurut Elinor Ostrum dalam laporan terbarunya: “’Solusi global’ yang dinegosiasikan di tingkat global, jika tidak didukung oleh berbagai upaya di tingkat nasional, regional dan lokal, tidak menjamin akan berlangsung dengan baik.” Perlunya keterlibatan aktor lokal dalam tata kelola hutan di berbagai tingkatan semakin nyata seiring digulirkannya skema seperti REDD+ ke seluruh dunia.

Isu khusus tata kelola hutan tahun 2010 yang disunting para peneliti CIFOR menegaskan bahwa REDD+ harus belajar mengintegrasikan lembaga-lembaga tata kelola di berbagai tingkatan seperti pemerintah, rejim tata kelola masyarakat lokal yaitu hak penggunaan lahan adat, dan masyarakat sipil agar dapat merepresentasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu cara melibatkan proses tata kelola hutan adalah melalui penyadaran masyarakat melalui, misalnya, dengar pendapat publik dan demonstrasi, pengumpulan basis data informasi yang relevan, mendidik media lokal dan media masa untuk menyajikan artikel kehutanan secara obyektif dan berimbang, dan membangun rencana pengelolaan hutan masyarakat. Menurut Lovera, ini merupakan salah satu syarat paling penting untuk keberhasilan pengembangan sektor kehutanan di masa depan.

Jangan libatkan sektor swasta dalam REDD karena mereka penyebab kerusakan lingkungan yang utama

Lokakarya tersebut juga menemukan bahwa kelompok-kelompok adat seringkali keberatan dengan proyek dan kebijakan REDD+ yang didanai dengan dana kompensasi perusahaan swasta yang juga terlibat dalam proyek-proyek yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka.

“Seringkali ada ketidakpercayaan antara masyarakat dan sektor swasta sehingga ada pendapat bahwa proyek-proyek konservasi yang didanai oleh perusahaan yang sama sebenarnya memiliki motif terselubung,” kata Lovera.

Jangan menggunakan bentuk dukungan top-down – khususnya yang mengabaikan hak-hak perempuan

Perempuan lebih bergantung pada sumber daya hutan untuk pemenuhan sebagian besar kebutuhan pangan, bahan bakar dan penghidupannya, sehingga lebih cenderung mengambil peran aktif dalam perlindungan hutan.

“Beberapa studi semakin menunjukkan bahwa jika kaum perempuan dilibatkan dalam pengelolaan hutan, mereka memberikan dampak positif pada pengelolaan hutan secara lestari,” kata Esther Mwangi, peneliti CIFOR dan spesialis jender.

“Hal yang masuk akal jika mereka dilibatkan dalam pembuatan keputusan tentang REDD+, termasuk dalam pembagian manfaat REDD+, mereka akan merasa mendapatkan insentif untuk melindungi sumber daya hutan.”

Sebuah laporan lengkap berikut temuan-temuan dari lokakarya akan dipublikasikan oleh Global Forest Coalition pada Bulan Maret 2012.

Diterjemahkan oleh Nita Murjani.

 
 

Artikel Terkait

Pengukuran diameter setinggi dada (DBH) merupakan salah satu parameter untuk memperkirakan stok karbon. Hutan mangrove dan hutan rawa gambut adalah...
CIFOR/Kate Evans Hutan dan pohon menopang pertanian untuk produksi pangan dalam ruang dan waktu. Sebagian besar sistem produksi pangan skala...
(Bogor, 9 April 2014)_Ketika rakyat Indonesia mendatangi tempat pemungutan suara pekan ini, dan sekali lagi beberapa bulan nanti, mereka tengah membuat...
Hutan Amazon. Neil Palmer/CIFOR BOGOR, Indonesia — Tindakan harus dilakukan untuk memperjelas kepemilikan lahan di negara berkembang...
(Bogor, 24 Maret 2014)_Pembuatan sumur resapan dapat menjadi salah satu teknologi dalam menanggulangi banjir di Jakarta yang merupakan wilayah Daerah...
Invasif species Acacia by Dr. Titiek Setyawati (Puskonser) (Bogor, 28 Maret 2014)_ Perubahan iklim berpengaruh langsung dan tidak langsung pada...
Foto: Puspijak Bogor (3 Maret 2014) _Teknologi sumur resapan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menanggulangi banjir di Daerah...
“Seratus tahun penelitian kehutanan bukanlah waktu yang singkat. Dalam masa tersebut, peneliti sektor kehutanan (Indonesia) menghadapi beragam...
JAKARTA, Indonesia — Kebakaran lahan gambut di timur Sumatera, Indonesia pekan terakhir menimbulkan asap tebal di wilayah itu, membuat sekolah tutup,...
Rendahnya promosi akan perubahan perilaku untuk mendorong konsumsi makanan masih merupakan tantangan, kata Barbara Vinceti, ilmuwan dari Bioversity...
BOGOR, Indonesia (12 Februari 2014) _ Kelompok Kerja Terbuka PBB mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menggelar pertemuan akhir pada...
Studi baru ini membantu pemahaman dinamika tegakan tua-pertumbuhan pohon dan pohon-pohon besar di tegakan hutan, ujar Louis Verchot, direktur hutan dan...
BOGOR, Indonesia (3 Februari 2014) – Kecenderungan pada anak-anak yang tinggal di wilayah Afrika dengan tutupan pohon rapat makanan bergizi yang lebih...
Hutan di Nusa Tenggara Timur memainkan peranan penting bagi penghidupan. Peran apa yang akan dimainkan hutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?...
Seorang anak laki-laki mengumpulkan kayu bakar di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pentingnya hutan untuk energi dan penghidupan membuat hutan penting...
Penyusunan rencana aksi implementasi REDD+, dari hasil simulasi di KPHL Batulanteh, KPHL Sijunjung, dan KPHP Wae Sapalewa bergantung dengan kondisi...
Memasukan standar dan perlindungan sensitif gender dalam rangka mengembangkan strategi transformatif-gender atau program REDD+ dapat mengubah...
“Jika kita menempatkan bentang alam sebagai bagian utama aktivitas, maka kita bisa mengintegrasikan manfaat yang membentuk bentang alam dan menjaga...
“Kita harus berpikir dan memantau lebih luas daripada sekedar hutan bagi REDD+,” ungkap Martin Herold, associate scientist pada Center for...
Tidak mungkin membicarakan tentang hutan di Acre, Brasil tanpa menyinggung seorang pahlawan asal kawasan tersebut: seorang penyadap karet, pemimpin...

Situs web REDD-Indonesia dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (FORDA) Kementerian Kehutanan Indonesia, dengan bantuan dari berbagai organisasi.
Hasil riset, proyek percontohan, artikel, analisa dan materi lain yang ditampilkan di sini merupakan pendapat kontributor dan tidak selalu mencerminkan pendapat resmi pengelola.