1.jpg

Pemerintah Indonesia mengajak masyarakat berpartisipasi memperbarahui peta moratorium

Perencanaan dan pengawasan dari masyarakat diharapkan dapat memperbaiki peta tutupan hutan primer dan lahan gambut yang akan dipakai dalam pelaksanaan moratorium /CIFOR

Bogor (8 Agustus 2011) __ Pemerintah Indonesia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memperbaiki peta tutupan hutan primer dan lahan gambut yang akan dipakai dalam pelaksanaan moratorium konsesi hutan baru selama dua tahun guna memastikan perlindungan yang sebaik-baiknya atas kekayaan alam ini.

Perseorangan, kelompok maupun organisasi dapat mengunduh peta moratorium dalam format JPEG atau SHP dan menyerahkan masukan mereka kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), demikian dikatakan oleh UKP4 dalam pemberitahuan kepada publik. Informasi yang diterima selanjutnya akan diverifikasi dan, bila terbukti akurat, akan digunakan dalam  pembaharuan peta yang dilakukan setiap 6 bulan.

Moratorium merupakan salah satu kebijakan paling penting yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencapai komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen dari tingkat business-as-usual pada tahun 2020 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan luar. Peta indikatif yang ditandatangani bersama moratorium tersebut banyak dikritik karena kurang akurat dan masih banyaknya klaim wilayah yang tumpang tindih.

Masukan dan saran dapat diserahkan langsung, melalui surat atau Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan menyertakan deskripsi jelas serta lokasi lahan, baik melalui koordinat GPS, foto atau peta-peta lain,  kata UKP4.

UKP4 juga sedang mengembangkan sebuah sistem di mana masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan kerusakan hutan dengan mengirimkan foto dan koordinat melalui telepon selular, kata Kuntoro Mangkusubroto, ketua badan ini, beberapa waktu lalu.  Informasi ini akan dimasukkan ke dalam sebuah server di kantor Presiden Yudhoyono.

“Dalam demokrasi, publik yang di depan, bukan hanya mencaci tapi juga merencanakan dan mengawasi,” ujar Kuntoro. UKP4 akan meluncurkan sistem tersebut pada bulan Agustus, tambahnya.

Indonesia sedang berjuang mempertahankan hutan tropis ketiga terbesar di dunia dari tekanan pembalakan, pertanian, pertambangan dan pertumbuhan penduduk. Sekitar 1,18 juta hektar hutan hilang setiap tahun, menurut perkiraan terakhir dari Kementerian Kehutanan. Lebih dari 60 persen emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari deforestasi, perubahan tata guna lahan dan kebakaran lahan gambut.

Kebijakan moratorium merupakan bagian dari perjanjian dengan Norwegia untuk mendapatkan dana sebesar US$1 milyar jika Indonesia berhasil menunjukkan pengurangan emisi dari sektor kehutanan yang telah diverifikasi. Inpres moratorium ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2011 dan berlaku di hutan primer dan lahan gambut selama 2 tahun ke depan, bukan retroaktif sejak 1 Januari 2011 seperti direncanakan sebelumnya.

 
 

Artikel Terkait

Pengukuran diameter setinggi dada (DBH) merupakan salah satu parameter untuk memperkirakan stok karbon. Hutan mangrove dan hutan rawa gambut adalah...
CIFOR/Kate Evans Hutan dan pohon menopang pertanian untuk produksi pangan dalam ruang dan waktu. Sebagian besar sistem produksi pangan skala...
(Bogor, 9 April 2014)_Ketika rakyat Indonesia mendatangi tempat pemungutan suara pekan ini, dan sekali lagi beberapa bulan nanti, mereka tengah membuat...
Hutan Amazon. Neil Palmer/CIFOR BOGOR, Indonesia — Tindakan harus dilakukan untuk memperjelas kepemilikan lahan di negara berkembang...
(Bogor, 24 Maret 2014)_Pembuatan sumur resapan dapat menjadi salah satu teknologi dalam menanggulangi banjir di Jakarta yang merupakan wilayah Daerah...
Invasif species Acacia by Dr. Titiek Setyawati (Puskonser) (Bogor, 28 Maret 2014)_ Perubahan iklim berpengaruh langsung dan tidak langsung pada...
Foto: Puspijak Bogor (3 Maret 2014) _Teknologi sumur resapan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menanggulangi banjir di Daerah...
“Seratus tahun penelitian kehutanan bukanlah waktu yang singkat. Dalam masa tersebut, peneliti sektor kehutanan (Indonesia) menghadapi beragam...
JAKARTA, Indonesia — Kebakaran lahan gambut di timur Sumatera, Indonesia pekan terakhir menimbulkan asap tebal di wilayah itu, membuat sekolah tutup,...
Rendahnya promosi akan perubahan perilaku untuk mendorong konsumsi makanan masih merupakan tantangan, kata Barbara Vinceti, ilmuwan dari Bioversity...
BOGOR, Indonesia (12 Februari 2014) _ Kelompok Kerja Terbuka PBB mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menggelar pertemuan akhir pada...
Studi baru ini membantu pemahaman dinamika tegakan tua-pertumbuhan pohon dan pohon-pohon besar di tegakan hutan, ujar Louis Verchot, direktur hutan dan...
BOGOR, Indonesia (3 Februari 2014) – Kecenderungan pada anak-anak yang tinggal di wilayah Afrika dengan tutupan pohon rapat makanan bergizi yang lebih...
Hutan di Nusa Tenggara Timur memainkan peranan penting bagi penghidupan. Peran apa yang akan dimainkan hutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?...
Seorang anak laki-laki mengumpulkan kayu bakar di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pentingnya hutan untuk energi dan penghidupan membuat hutan penting...
Penyusunan rencana aksi implementasi REDD+, dari hasil simulasi di KPHL Batulanteh, KPHL Sijunjung, dan KPHP Wae Sapalewa bergantung dengan kondisi...
Memasukan standar dan perlindungan sensitif gender dalam rangka mengembangkan strategi transformatif-gender atau program REDD+ dapat mengubah...
“Jika kita menempatkan bentang alam sebagai bagian utama aktivitas, maka kita bisa mengintegrasikan manfaat yang membentuk bentang alam dan menjaga...
“Kita harus berpikir dan memantau lebih luas daripada sekedar hutan bagi REDD+,” ungkap Martin Herold, associate scientist pada Center for...
Tidak mungkin membicarakan tentang hutan di Acre, Brasil tanpa menyinggung seorang pahlawan asal kawasan tersebut: seorang penyadap karet, pemimpin...

Situs web REDD-Indonesia dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (FORDA) Kementerian Kehutanan Indonesia, dengan bantuan dari berbagai organisasi.
Hasil riset, proyek percontohan, artikel, analisa dan materi lain yang ditampilkan di sini merupakan pendapat kontributor dan tidak selalu mencerminkan pendapat resmi pengelola.