Yogyakarta (22 Juli 2014)_ Sampai pertengahan tahun 2014 ini, sebanyak 83 kawasan hutan di wilayah Jawa dan Madura telah berhasil ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Jumlah tersebut mencakup...
Yogyakarta (8 Juli 2014)_Perubahan iklim mempengaruhi produktivitas tanaman pertanian sehingga berdampak menurunkan pendapatan keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan berperan ganda untuk membantu keluarga mendapatkan penghasilan tambahan dengan...
BOGOR, Indonesia — Kayu yang ditebang secara ilegal di Afrika, Asia dan Amerika Latin tetap dijual di pasar dunia, meski ada upaya internasional membatasi perdagangan tersebut.
Jakarta, Indonesia – Meski ada upaya preventif, peraturan dan kebijakan yang kompleks terkait sumber daya hutan di Asia, namun kerap dilemahkan oleh aktivitas-aktivitas ilegal dan korup yang...
SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Kotak Pos 6505 Telepon : 021-5705099,...
SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Kotak Pos 6505 Telepon : 021-5705099,...
SIARAN PERS Workshop Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) "PENATAAN KAWASAN HUTAN BAGI KEBANGKITAN KEHUTANAN NASIONAL" Yogyakarta, 17 - 18 Juli...
SIARAN PERS Nomor : S. 409 /PHM-1/2014 DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011 – 2012 HANYA SEBESAR 24 RIBU HEKTAR. Berdasarkan data yang dikeluarkan...
DEPHUT, 19 Juni 2014 Sambutan dan Pembukaan Rakornis 2014FORDA (Yogyakarta, 19/06/2014)_“Hutanku adalah kehidupanku,” kata Sultan Hamengku Buwono X,...
Progress dan Kendala Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Badan Litbang Kehutanan merupakan topik yang diangkat dalam Dialog 2 Mingguan...
Berikut disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.4/VI- BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil...
Berikut disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil...
Berikut disampaikan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE-1/Menhut-II/2014 tentang Penundaan Proses Perizinan di Bidang Kehutanan. Download ...
Sabtu, 12 Juli 2014 Bisnis.com, JAKARTA— Upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada 2020 diproyeksi terlaksana dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tumbuh dan sinergi antar sektoral yang sudah terjalin. Indonesia sebagai negara yang rentan menghadapi isu perubahan iklim terus berbenah lewat pengumpulan data/informasi yang dihasilkan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)…
Rabu, 2 Juli 2014 KOMPAS.com – Pemerintah kota Beijing, Tiongkok, menargetkan udara berkualitas dan bebas polusi pada 2030 mendatang. Meski bukan target yang mudah diwujudkan, namun mereka optimistis hal itu bisa tercapai. Saat ini, menurut Biro Perlindungan Lingkungan Beijing, konsentrasi PM2.5 atau polutan partikulat udara kota Beijing masih berada pada angka 89,5 mikrogram per meter…
The Jakarta Post, Jakarta | National | Wed, July 02 2014 The Riau provincial administration has enlisted the help of the Reducing emissions from deforestation and forest degradation plus (REDD+) Management Agency in carrying out a compliance audit targeting local governments and agroforestry corporations operating in the province. According to Achmad Santosa, the deputy of…
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI Download File
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.10/MENHUT-II/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA...
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN Download File
Tentang PEDOMAN REKLAMASI HUTAN PADA AREAL BENCANA ALAM Download File
Tentang RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2014 Download File
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.29/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM...
Ikuti REDD-I:
Politik REDD+ di Indonesia
Studi Kasus dari Indonesia
Proyek Percontohan
REDD di Indonesia
Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi III. PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK Menhut No. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012.
Visualisasi PIPIB Revisi 3 dapat dilihat di: http://www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan http://webgis.dephut.go.id
