|
 |
REDD INDONESIAREDD+ menyoroti isu kepemilikan lahan, tapi tidak memecahkan masalah
REDD + dapat menyebabkan perbaikan di beberapa daerah proyek, namun tidak membawa perubahan mendasar, dan pada titik ini tampaknya tidak mungkin untuk melakukannya, “kata Anne Larson, ilmuwan utama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR/Kate Evans WARSAWA, Polandia (4 Desember 2013) – Persiapan untuk sebuah usulan skema internasional membayar para pengguna hutan lokal agar menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan deforestasi lebih mengarahkan perhatian pada masalah kepemilikan lahan hutan – tetapi itu tidak memecahkan masalah, demikian temuan para peneliti.
Acara mendatang
Sorry, no events.
Hasil Seminar, Workshop dan Pelatihan03 Oktober 2013Mandarin Oriental Jakarta10 - 12 September 2013Bogor, Jawa Barat06 September 2013Bogor, Jawa Barat27 - 28 Agustus 2013Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta20 - 21 Agustus 2013Manado |
 |
Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi III. PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK Menhut No. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012. Visualisasi PIPIB Revisi 3 dapat dilihat melalui: www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan webgis.dephut.go.id |
Situs web REDD-Indonesia dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (FORDA) Kementerian Kehutanan Indonesia, dengan bantuan dari berbagai organisasi.
Hasil riset, proyek percontohan, artikel, analisa dan materi lain yang ditampilkan di sini merupakan pendapat kontributor dan tidak selalu mencerminkan pendapat resmi pengelola.